Melihat Aceh Bukan Dari Syariat

Standard

Photo dari Nuri

Mengangkat lagi, tulisan lama saya soal Aceh, dari artikel ini

Kemarin (17/2) saya membaca artikel opini kompas tentang isu pemekaran wilayah. Isu lama, tetapi hangat kembali setelah meninggalnya Ketua DPRD Sumatra Utara beberapa waktu lalu. Dari raungan untuk membebaskan keinginan memekarkan wilayah, kini muncul renungan apakah pemekaran wilayah menjadi sebuah hal yang sama pentingnya dibandingkan kesejahteraan warga masyarakat secara merata untuk semua wilayah? Dulu, kepentingan pemekaran wilayah dan penerapan sistem desentralisasi diusung dengan alasan
mewujudkan pembangunan yang merata di setiap pelosok negeri ini. Memang ada wilayah-wilayah pemekaran yang sukses membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Gorontalo misalnya, membuat nama Fadel Muhammad sering disebut-sebut oleh acara-acara pemilu TV. Propinsi Gorontalo memang sukses, tapi tidak bisa dikesampingkan predikat jumlah penduduk propinsi tersedikit (800 ribu jiwa), bandingkan dengan Bandung yang berupa Kotamadya (4.1 juta jiwa). Jika mau di logika maka pelayanan publik Propinsi Gorontalo pun menjadi lebih stream dan efisien.

Penting melihat kembali kebutuhan akan pemekaran wilayah yang sampai saat ini banyak yang mulus persetujuannya di DPR. Banyak alasan yang muncul menjadi jauh dari kebutuhan menyejahterakan warga. Dari soal ras, agama, sejarah, bahasa, atau perasaan ketertinggalan. Lalu isu-isu ini menjadi senjata untuk mengajukan pemekaran.

Sebenarnya jika mau jujur, pemekaran wilayah ini muncul karena sebuah alasan keekonomian. Acuan terpenting adalah soal aset yang dimiliki sebuah kawasan. Bukan hal klise jika bicara hal ini. Aset sebuah kawasan atau daerah adalah kekayaan Sumber Daya Alamnya. Titik tolak dari semua usaha untuk menciptakan kesejahteraan. Setiap kawasan memiliki potensi SDA berbeda, cara pengelolaan berbeda, termasuk budaya masyarakatnya dalam mengelola pun berbeda. Persoalan kesenjangan bisa jadi hanya menjadi sebuah alasan saja, padahal yang ingin dititikberatkan adalah kesempatan pengelolaan secara mandiri aset lokal kawasan. Nah, pertanyaannya menjadi sederhana jika berbicara pengelolaan SDA secara lokal ini. Sampai sejauh mana SDA yang ada bisa dimaksimalkan oleh para petinggi-petinggi/pengusaha setempat untuk kemakmuran rakyat, dan bukan sebagai lahan korupsi baru?

Ini adalah ketakutan saya dari dulu, ketika penerapannya hanya menjadi bumerang untuk menciptakan raja-raja kecil baru, dengan kepentingan-kepentingan pejabat baru yang lebih spesifik dan akhirnya mengesampingkan pelayanan terhadap warga. Ada sebuah jawaban aneh dari seorang teman saya menanggapi soal ini, “mending dikorupsi ama orang-orang sendiri daripada dikorupsi ama orang luar”. Bagi saya, itu bukan lah jawaban. Tetapi lebih terlihat sebagai bentuk primordial akut yang menyentil konflik horizontal baru.

Adalah hal yang menakutkan jika muncul konflik horizontal sosial dalam kawasan yang dimekarkan. Berawal dari soal perasaan ketertinggalan hingga akhirnya kebablasan menjadi primordial yang berlebihan, chauvisnisme. Efek terburuk yang mungkin hanya membutuhkan “penabuh gong”, separatisme secara paksa dengan cara radikal. Negeri ini sudah belajar dari sejarah dalam hal separatisme. Tidak ada teori yang memastikan bahwa separatisme lahir karena tekanan ketidakadilan secara vertikal. Separatisme berawal dari ketidakpuasan dalam kehidupan sosial. Tidak hanya dari atas ke bawah, tetapi juga bisa juga secara horizontal.

Permasalahan yang muncul di kawasan-kawasan yang ingin memisahkan/memekarkan diri, tentunya harus ditilik dari beberapa aspek yang berimbang. Bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga pertimbangan-pertimbangan konstelasi politik dan historis terbaru yang berkembang di kawasan tersebut. Setiap kawasan, memiliki karakteristik berbeda, terutama dalam hal affirmasi keberbedaan dan asal tuntutan pemisahan/pemekaran. Ini menjadi alasan absurd tak terkonsolidasi yang paling dominan dari sekian banyak pemekaran yang terjadi. Proposal yang sampai ke DPR bisa saja bicara soal kemakmuran dan kesenjangan, tetapi delik alasan kemakmuran dan kesenjangan tersebut jarang dilihat para pengambil keputusan dari sisi affirmasi keberbedaan dan legitimasi tujuan pemisahan.

Saya sendiri belum bisa mengutarakan secara gamblang dengan bahasa runut apa dan bagaimana cara melihat lebih detail sisi-sisi tersebut. Nanti akan saya coba tulis lagi dalam cerita berbeda. Mungkin dengan sedikit mengangkat historis-culture di Aceh, terutama yang terjadi di kawasan Aceh Tengah.

Dan (tambahan) mungkin setelah “mudik” singkat saya di Aceh minggu-minggu ke depan, saya mencoba membaca dengan mata dan hati ada apa sebenarnya disana sekarang. Dan akan kita lihat ada apa dengan Qanun Jinayat Aceh ini? Ada apa antara Partai Aceh dan Partai Demokrat? Kenapa banyak konstelasi politik lokal yang sungguh aneh bagi saya,terutama tentang banyaknya keuntungan yg diperoleh para “raja kecil” di Aceh pasca Helsinski. Vis avis, ini pun yang mendorong pergolakan disintegrasi (lanjutan?) di kawasan Serambi Mekah.

Tentang Sebuah Ironi, Indonesia Kreatif

Standard

Pernah dengar ramai-ramai soal Indonesia Kreatif?

Kalau saya pernah mendengarnya samar-samar tahun lalu. Ketika semakin banyak teman-teman yang bermain-main di Industri Kreatif secara freelance mulai terdengar gaungnya disana sini. Thanks to internet yang membuat saya bisa menjelajah ke teman-teman yang super kreatif disitu.

Minggu lalu, saya sempat menghadiri salah satu acara sosialisasi Indonesia Kreatif yang disponsori Departemen Perdagangan. Label “Sosialisasi Indonesia Kreatif” (IK -red) ini yang mengulik rasa ingin tahu saya. Maksudnya apa? Apakah artinya warga Indonesia dinilai belum kreatif oleh pemerintahnya sendiri?

Tepatnya, acara tersebut berlangsung seperti ramah tamah biasanya menjelang berbuka puasa. Ada Ibu Cokorda Istri Dewi (Indonesia Design Power) mewakili tim sosialisasi IK Departemen Perdagangan disana, ada mas Arif Budiman dari Petakumpet, juga ada bung Enda yang namanya melintang di dunia Blog dan internet. Intinya mereka semua memaparkan secara statistik perkembangan indutri kreatif (oleh ibu Dewi), ajakan dan motivasi oleh Mas Arif, dan kondisi real and fact seputar dunia internet dan digital oleh Bung Enda. Saya coba taruh salah satu presentasi dari Ibu Dewi disini buat dibaca.

Dalam acara juga berlangsung diskusi. Walau singkat karena dikejar waktu, tetapi beberapa point penting sempat saya tangkap.  Tentunya pertanyaan ini datang dari para hadirin yang memang mereka adalah pelaku-pelaku industri kreatif di Yogyakarta (dan saya yakin yang datang kemarin masih jauh dari jumlah di lapangan). Pertanyaan mendasar adalah, sejauh apa keterlibatan pemerintah dalam plan tersebut? Dan akan seperti apa bentuknya? Karena toh sampai saat ini, industri kreatif kita bisa berkembang pesat tanpa ada perhatian khusus dari pemerintah. Lihat saja statistik yang disajikan, industri kreatif Indonesia bisa menyumbang sebesar rata-rata 7.8 persen terhadap PDB negara. Atau sumbangan penghasilan per pekerja sebesar 19.5 juta, diatas pendapatan rata2 pekerja secara nasional. Dan trend-nya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Jawaban yang disampaikan Ibu Dewi, bahwa dari sisi pemerintah berkeinginan untuk mengakselerasi perkembangan ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa konsistensi dari pelaku industri kreatif selama ini telah menyumbang banyak bagi paradigma baru industri nasional, dan ini perlu untuk disupport. Salah satunya mungkin dimulai dengan memudahkan jalur bagi para pelaku industri kreatif  untuk memenuhi kebutuhan pasar akan ide-ide kreatif mereka. Inilah yang mendasari Digital Plan tersebut. Rencananya akan ada beberapa portal/website yang menjadi tool untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk aggaran pengembangan sendiri, disiapkan dana sebesar 50 M di tahun 2010. Kecil besarnya dana ini sangat tergantung dari program pemerintah, yang sampai saat ini bentuknya masih menjadi tanda tanya.

Unik memang melihat gelagat pemerintah disini. Tetapi tidak salah juga. Andil pemerintah dengan sistem dan aturannya memang dibutuhkan untuk perkembangan industri kreatif Indonesia. Mungkin rekan-rekan yang bertarung sebagai pelaku industri kreatif, bisa merasakan sendiri di tahun-tahun belakang bagaimana susahnya bermain di arena ini. Katakanlah dari soal modal, bagaimana susahnya memperoleh modal dari bank atau investor untuk mengembangkan ide-ide kreatif anda. Atau bagaimana rancunya para insan kreatif kita menempatkan diri mereka dalam struktur sosial budaya juga hukum atas profesinya, bahkan untuk sebuah karya  mastepiece-nya, seringnya berada dalam perdebatan pro dan kontra. Ditambah lagi dengan segala infrastruktur hukum kita soal perlindungan hak kekayaan intelektual. Lihat saja perdebatan yang rancu seputar budaya lokal yang tercuri , yang sebenarnya itu adalah modal awal yang sudah siap pakai untuk mengembangkan industri kreatif kita.

Belum lagi jika melihat perilaku sosial masyarakat Indonesia. Sederhananya, bagaimana seorang Ibu bisa menghargai pilihan seorang anaknya menjadi seniman/pekerja seni, sama berharganya jika si anak memilih menjadi insinyur perminyakan. Bagaimana mendidika masyarakat untuk mengenal inovasi dan kreasi sebagai salah satu kunci keberhasilan industri rumah tangga mereka. Bagaimana memberikan pencerahan kepada para pemodal, investor dan bank, bahwa kreatifitas juga bisa dijadikan industri dan memiliki nilai jual. Lain lagi soal pendidikan masyarakat tentang kekayaan intelektual, sekaligus jaminan perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu sendiri. Negeri ini masih prematur dalam mengeksplorasi sisi hukum, terutama pendidikan sosial masyarakat perihal ini. Dan pada akhirnya ini menjadi PR tambahan sendiri, sosialisasi menjadi wacana yang harus disertai pendidikan di masyarakat, disertai aksi yang nyata dari pemerintah dan para pelaku bidang ini.

Berkaca pada Inggris yang sudah mulai melihat industri kreatif sebagai modal penting dari industri mereka sejak tahun 1997, pemerintah mulai mendesain cetak biru Indonesia Kreatif ini mengikuti pola yang sama dengan negara monarki tersebut. Definisi industri kreatif  Indonesia juga mengadopsi dari Inggris, yaitu proses peningkatan nilai tambah hasil eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi produk yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksana dan orang yang terlibat. Kemudian ada 14 sektor utama yang digarap untuk tahap awal pengembangan. (1) arsitektur, (2) desain, (3) kerajinan, (4) layanan komputer dan peranti lunak, (5) mode, (6) musik, (7) pasar seni dan barang antik, (8) penerbitan dan percetakan, (9) periklanan, (10) permainan interaktif, (11) riset dan pengembangan, (12) seni pertunjukan, (13) televisi dan radio, serta (14) video, film, dan fotografi. Dan besar harapannya, pada tahun 2025 Indonesia sudah bisa mennyusul negara-negara lainnya, bersaing untuk membangun “ekonomi kreatif”. Sebuah mimpi besar dari pemerintah yang bisa dibilang, patut diacungi jempol.

Baru saja saya mendengar presentasi tersebut minggu lalu, dan 3 hari kemudian saya dikejutkan dengan berita soal disahkannya RUU Perfilman Indonesia. Jelas-jelas disebutkan bahwa industri perfilman ada dalam plan tersebut. Bahwa 14 bidang utama tersebut akan didorong oleh pemerintah untuk terus berkembang.

Kita lihat faktanya dilapangan. Di tahun 2001 saja, cuma ada 2 film Indonesia yang tumbuh dengan cemerlang, dengan kaki-kaki para pelaku industri film sendiri. Bermodal dari niat untuk membangun kembali perfilman Indonesia. Dan kini, ketika dalam setahun kita sudah bisa memproduksi film sebanyak 100 judul, pemerintah mulai mencoba untuk turut terlibat didalamnya, dengan bahasa turut men-support dan menumbuhkan terus semangat perfilman Indonesia. Tetapi dari beberapa isi UU perfilman tersebut, justru malah menyisakan pertanyaan, bukankah malah terkesan pemerintah mengatur dan membatasi kreatifitas sineas kita? Sebaliknya, Jero Wacik, sebagai Menteri dari Departemen yang selama ini banyak menjaring masukan untuk merevisi UU perfilman lama (UU No. 8/1992), memberikan pernyataan perihal UU perfilman baru ini bahwa “(dengan UU Perfilman baru ini) kita akan menciptakan iklim yang baik untuk menumbuhkan perfilman Indonesia.” Ia juga menjamin, para sineas tidak akan dipersulit saat akan membuat film.

Mungkin ada sudut pandang berbeda dari para anggota dewan yang sudah hampir habis masa jabatannya tersebut soal UU ini. Atau mungkin justru tidak adanya undangan keterlibatan secara aktif para pelaku industri kreatif perfilman dalam penyusunan UU ini. Yang pasti, sekarang banyak insan perfilman yang menolak UU tersebut.

Benar-benar menjadi PR besar bagi kita semua, the long road dari sebuah ironi baru Indonesia Kreatif. Seperti kata Pearl Jam,

And the wind keeps rollin
And the sky keeps turning grey
And the sun is set
The sun will rise another day

How I wish for you today
Will I walk the long road?
We all walk the long road

Diolah dari :

Sosialisasi Digital Plan Indonesia Kreatif

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/12/04335636/kami.tidak.percaya.negara

gambar : http://simplychi.wordpress.com/2008/07/24/bulan-indonesia-kreatif/