Air Bandung Yang Bermartabat

sungai cikapundungIni keluhan yang sangat sangat sangat mengganggu.

Kebetulan saya baru kembali dari Bandung. Menumpang 4 hari di rumah teman di sekitar daerah Kanayakan, Dago. Dan saya harus katakan kesal luar biasa.

Saya baru saja tiba dari Bandara Sukarho Hatta waktu itu, dan langsung bergerak menuju Bandung. Berharap sampai di Bandung bisa merasakan segarnya air Bandung menutupi penat nya badan karena udara kotor Jakarta. Tapi apa dinyana. Air di tempat saya tinggal tersebut mati.

Menunggulah saya dan teman-teman di rumah itu, berharap ini cuma giliran pemadaman saja. Seperti biasanya. Tapi, ternyata lebih parah. Sampai kemarin saya kembali ke Yogyakarta, air belum juga mengalir. Info terbaru malah sampai hari ini (berarti hari ke-5) belum juga mengalir. Keluhan serupa datang dari berbagai penjuru kawasan Dago, yang saya baca di twitter, juga dengar dari cerita teman-teman dan tetangga.

Ini bukan cerita aneh buat kota Bandung memang. Tapi sampai 5 hari tanpa informasi jelas atau lewat permintaan maaf dari pihak PDAM Bandung -media massa/atau dimanapun yang bisa dijangkau publik infonya, bagi saya ini berarti sebuah kekeliruan manajemen kota yang serius!

Masyarakat diminta untuk terus membayar. Tapi pelayanan pun semakin menyesakkan dengan bertambahnya hari-hari panas di Bandung. Setahu saya, PDAM bandung sendiri pernah merilis bahwa mereka menyadari semakin kekurangan debit air untuk kebutuhan publik. Tapi di sisi lain, pihak manajemen mengakui juga kalau mereka mengalami kerugian karena berbagai sebab secara berkala, dengan nilai rupiah hingga puluhan miliar pertahunnya (34 miliar terakhir saya baca dari Pikiran Rakyat).

Jika sudah begini Persoalan air kota Bandung bukan lagi urusan PDAM semata. Pemerintah kota, atau bahkan Pemda Jabar harus proaktif turun tangan. Institusi pendidikan teknologi terhebat di Indonesia yang berlokasi di kota yang sama pun mengakui bahwa muka air tanah kota Bandung semakin rendah. Ironisnya, kontribusi institut ini buat permasalahan tata kota mereka sendiri belum bisa diselesaikan secara nyata. Padahal mereka sendiri baru membanggakan diri karena kenaikan peringkat institusi pendidikan tersebut naik menjadi 80 besar di dunia. Terakhir yang saya lihat, sebuah mall disiapkan lagi didepan gedung rektoratnya. Sungguh ironis.

Sebabnya kekuarangan air ini bisa ditebak. Daya serap air tanah semakin rendah, aliran air semakin sedikit dengan kondisi iklim yang sulit ditebak juga karena pengaruh iklim. Sementara disana, bangunan-bangunan gedung yang menggila terus dibangun karena tuntutan sebagai “kota satelitnya orang jakarta”. Dan membludaknya kebutuhan air dari mobilisasi penduduk, plus kebutuhan air untuk gedung-gedung besar ini jelas menyedot air Bandung yang semakin sedikit. Jika sudah begini, akan dibawa kemana tata kota Bandung yang akunya Bermartabat itu?

Jangan-jangan memang martabat kota Bandung harus dipertanyakan kembali. Dulu sempat dipertanyakan karena sampah. Apakah sekarang harus bertaruh nama kembali lantaran permasalahan air?


Sumber :

Research singkat dari google persoalan air dan tata kota Bandung.

http://coretankelambu.wordpress.com/author/yudhaspiza/page/14/

Berteman (lagi) Dengan Bencana

Ketika dulu saya kuliah Geologi Dasar “101”, dosen saya yang kecil dan lucu itu selalu mengijinkan open book untuk ujian. Dan nilai kuliah harian, hanya dilihat dari absensi dan presentasi. Namanya mahasiswa, kadang malas mendera, absen pun bisa dititipkan. Presentasi? Serahkan saja pada yang rajin dan jago bicara. Hasilnya, 90% kelas bisa lulus dengan nilai A. Padahal, jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini bisa mencapai 300 orang pertahunnya. Karena Geologi Dasar adalah mata kuliah wajib bagi 3-5 jurusan ilmu kebumian.

Itu dulu. Ketika saya dan teman-teman kuliah hanya melihat ilmu ini adalah hanya sekedar bagian dari prestasi mengejar kelulusan.

Tahun 2004, sebuah bencana paling besar di abad ilmu modern terjadi. Gempa yang disusul tsunami membawa korban jiwa dan kerusakan luar biasa hingga 3 benua. Jumlah korban jiwa mengalahkan jumlah korban bom atom Jepang yang mengakhiri perang dunia II. Dan kemudian semua orang seperti diajak berpikir, ada apa dengan bumi ini? Apakah bumi “mulai” marah dengan polah manusia?

Bumi tidak pernah marah. Sedari dulu memang demikianlah bumi kita beraktifitas. Coba saja perhatikan gambar berikut, bagaimana hanya dalam satu minggu bisa tercatat beberapa gempa dimuka bumi ini.

Warna Merah : Gempa sejam terakhir
Warna Biru : Gempa hari ini
Warna Kuning : Gempa minggu ini

Gempa Dunia Dalam Seminggu Terakhir

Justru kalau diingat-ingat, kita lah manusia yang berjalan di atasnya ini sering menyakiti “ibu bumi”.

Setelah tsunami besar itu, banyak ilmuwan dan profesor kelas dunia, turut bersuara. Suara mereka seperti mengajarkan ilmu baru buat umat manusia. Padahal, sudah sejak lama mereka terjun di keilmuwan dan penelitian mereka, mencoba memberi “warning” bahwa manusia selalu dekat dengan bencana. Tapi sekali lagi, dulu, suara mereka tidak didengar. Seperti saya dan teman-teman mahasiswa kelas Geologi Dasar itu, melihatnya hanya sebagai angin lalu. Padahal tanah Indonesia yang kita pijak ini, selalu, dan dari dulu adalah kawasan yang tidak lepas dari bencana gempa, longsor, gunung berapi atau pun tsunami.

Tsunami Aceh – Nias, gempa Yogyakarta, gempa Jawa Barat, dan terbaru, gempa di Sumatra Barat, juga bencana gempa lainnya kecil atau besar, membuktikan bahwa kita dekat dengan bencana. Paling tidak, kita sebagai warga negara indonesia harus sadar bahwa kita dekat dengan bencana yang tidak pernah bisa kita lawan. Tetapi perlu diingat. Tidak bisa melawan, bukan berarti harus takut. Seharusnya kita mulai merenungkan diri, bagaimana caranya bersahabat dengan bencana tersebut.

Skala goncangan gempa atau pun jumlah korban, hanyalah hitungan statistik. Hanya menjadi pembanding, seberapa parah satu bencana dengan lainnya. Seberapa banyak bantuan harus diturunkan ke lapangan. Di zaman yang sudah semakin maju teknologi seperti sekarang, sudah tidak sulit untuk mengkalkulasi kerusakan, korban atau pun jumlah kantung darah yang dibutuhkan oleh kawasan tertimpa bencana. Tapi tetap kita belum bisa memprediksi kapan bencana itu terjadi. Saya justru miris mendengar ulasan di media TV yang mempertanyakan “kapan bencana terjadi” atau lebih parah lagi membahas “bagaimana melawan bencana”.

Kalau kita jeli, semua mitos yang ada di nusantara mengajarkan kearifan lokal bahwa kita memang dekat dengan bencana. Dari cerita Naga dan Raksasa di ujung barat-selatan Aceh, dongeng danau Toba,  dongeng Tangkuban Perahu, dan entah berapa banyak lagi cerita-cerita mitos serupa, disana bisa kita berkaca bahwa ada cerita sebuah bencana di masa lalu tepat di kawasan tersebut. Percaya atau tidak, Gunung Tambora dan Danau Toba saja pernah diteliti sebagai sejarah ledakan terbesar dalam peradaban manusia.

Ingat cerita bagaimana pulau Simeulue yang paling dekat dengan titik tsunami 2004 lalu bisa menghindarkan banyaknya korban jiwa? Kalau tidak salah ingat hanya belasan saja yang menjadi korban, dan itu pun orang-orang yang sedang melaut dan orang-orang tua yang sudah tidak kuat berlari. Warga pulau itu masih memahami sebuah mitos nenek moyang tentang bumi yang berguncang sebagai tanda datangnya “makhluk jahat”, “air bah”, atau “bala” (bencana) dari arah laut. Mereka menyebut mitos ini sebagai “smong”. Smong menjadi bentuk kewaspadaan warga tersebut. Dan kearifan lokal itu menjadi media mitigasi yang sangat ampuh.

Mungkin cerita warga pulau Simeulue itu tidak bisa disamakan dengan bencana-bencana lainnya. Tetapi satu hikmah penting di sini harus mulai kita pahami. Bahwa, kita memang dekat dengan bencana. Ada baiknya kita belajar untuk bersahabat dengan bencana itu. Tidak perlu dilawan. Tetapi pahamilah bagaimana menyikapinya, belajar mempersiapkan diri ketika bencana datang, sekaligus menyiapkan segala supra dan infra-struktur di kawasan kita yang rawan bencana.

Sederhananya, coba kita lihat, bagaimana mengakomodasi bantuan secara efektif ketika bencana datang. Model-model mitigasi bencana harus dirancang di semua kawasan yang memang rawan bencana. Disini perlunya keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat untuk membuat blueprint, cetak biru mitigasi sebuah kawasan yang rawan bencana. Tidak hanya skala fisik saja -ini pun kita masih kurang, tapi juga mencerdaskan “kembali” masyarakat untuk berteman dengan bencana.

Kalau saya boleh berseloroh, “memahami rawan bencana itu harusnya seperti memahami pacar. Harus tahu, tanda-tandanya si dia mulai kesal, kenali perilakunya ketika marah, sampai mengatur strategi bagaimana berdamai setelah ribut-ribut terjadi”.


Artikel ini sebagai bentuk turut berduka cita untuk semua korban bencana di Indonesia

Melihat Aceh Bukan Dari Syariat

Photo dari Nuri

Mengangkat lagi, tulisan lama saya soal Aceh, dari artikel ini

Kemarin (17/2) saya membaca artikel opini kompas tentang isu pemekaran wilayah. Isu lama, tetapi hangat kembali setelah meninggalnya Ketua DPRD Sumatra Utara beberapa waktu lalu. Dari raungan untuk membebaskan keinginan memekarkan wilayah, kini muncul renungan apakah pemekaran wilayah menjadi sebuah hal yang sama pentingnya dibandingkan kesejahteraan warga masyarakat secara merata untuk semua wilayah? Dulu, kepentingan pemekaran wilayah dan penerapan sistem desentralisasi diusung dengan alasan
mewujudkan pembangunan yang merata di setiap pelosok negeri ini. Memang ada wilayah-wilayah pemekaran yang sukses membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Gorontalo misalnya, membuat nama Fadel Muhammad sering disebut-sebut oleh acara-acara pemilu TV. Propinsi Gorontalo memang sukses, tapi tidak bisa dikesampingkan predikat jumlah penduduk propinsi tersedikit (800 ribu jiwa), bandingkan dengan Bandung yang berupa Kotamadya (4.1 juta jiwa). Jika mau di logika maka pelayanan publik Propinsi Gorontalo pun menjadi lebih stream dan efisien.

Penting melihat kembali kebutuhan akan pemekaran wilayah yang sampai saat ini banyak yang mulus persetujuannya di DPR. Banyak alasan yang muncul menjadi jauh dari kebutuhan menyejahterakan warga. Dari soal ras, agama, sejarah, bahasa, atau perasaan ketertinggalan. Lalu isu-isu ini menjadi senjata untuk mengajukan pemekaran.

Sebenarnya jika mau jujur, pemekaran wilayah ini muncul karena sebuah alasan keekonomian. Acuan terpenting adalah soal aset yang dimiliki sebuah kawasan. Bukan hal klise jika bicara hal ini. Aset sebuah kawasan atau daerah adalah kekayaan Sumber Daya Alamnya. Titik tolak dari semua usaha untuk menciptakan kesejahteraan. Setiap kawasan memiliki potensi SDA berbeda, cara pengelolaan berbeda, termasuk budaya masyarakatnya dalam mengelola pun berbeda. Persoalan kesenjangan bisa jadi hanya menjadi sebuah alasan saja, padahal yang ingin dititikberatkan adalah kesempatan pengelolaan secara mandiri aset lokal kawasan. Nah, pertanyaannya menjadi sederhana jika berbicara pengelolaan SDA secara lokal ini. Sampai sejauh mana SDA yang ada bisa dimaksimalkan oleh para petinggi-petinggi/pengusaha setempat untuk kemakmuran rakyat, dan bukan sebagai lahan korupsi baru?

Ini adalah ketakutan saya dari dulu, ketika penerapannya hanya menjadi bumerang untuk menciptakan raja-raja kecil baru, dengan kepentingan-kepentingan pejabat baru yang lebih spesifik dan akhirnya mengesampingkan pelayanan terhadap warga. Ada sebuah jawaban aneh dari seorang teman saya menanggapi soal ini, “mending dikorupsi ama orang-orang sendiri daripada dikorupsi ama orang luar”. Bagi saya, itu bukan lah jawaban. Tetapi lebih terlihat sebagai bentuk primordial akut yang menyentil konflik horizontal baru.

Adalah hal yang menakutkan jika muncul konflik horizontal sosial dalam kawasan yang dimekarkan. Berawal dari soal perasaan ketertinggalan hingga akhirnya kebablasan menjadi primordial yang berlebihan, chauvisnisme. Efek terburuk yang mungkin hanya membutuhkan “penabuh gong”, separatisme secara paksa dengan cara radikal. Negeri ini sudah belajar dari sejarah dalam hal separatisme. Tidak ada teori yang memastikan bahwa separatisme lahir karena tekanan ketidakadilan secara vertikal. Separatisme berawal dari ketidakpuasan dalam kehidupan sosial. Tidak hanya dari atas ke bawah, tetapi juga bisa juga secara horizontal.

Permasalahan yang muncul di kawasan-kawasan yang ingin memisahkan/memekarkan diri, tentunya harus ditilik dari beberapa aspek yang berimbang. Bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga pertimbangan-pertimbangan konstelasi politik dan historis terbaru yang berkembang di kawasan tersebut. Setiap kawasan, memiliki karakteristik berbeda, terutama dalam hal affirmasi keberbedaan dan asal tuntutan pemisahan/pemekaran. Ini menjadi alasan absurd tak terkonsolidasi yang paling dominan dari sekian banyak pemekaran yang terjadi. Proposal yang sampai ke DPR bisa saja bicara soal kemakmuran dan kesenjangan, tetapi delik alasan kemakmuran dan kesenjangan tersebut jarang dilihat para pengambil keputusan dari sisi affirmasi keberbedaan dan legitimasi tujuan pemisahan.

Saya sendiri belum bisa mengutarakan secara gamblang dengan bahasa runut apa dan bagaimana cara melihat lebih detail sisi-sisi tersebut. Nanti akan saya coba tulis lagi dalam cerita berbeda. Mungkin dengan sedikit mengangkat historis-culture di Aceh, terutama yang terjadi di kawasan Aceh Tengah.

Dan (tambahan) mungkin setelah “mudik” singkat saya di Aceh minggu-minggu ke depan, saya mencoba membaca dengan mata dan hati ada apa sebenarnya disana sekarang. Dan akan kita lihat ada apa dengan Qanun Jinayat Aceh ini? Ada apa antara Partai Aceh dan Partai Demokrat? Kenapa banyak konstelasi politik lokal yang sungguh aneh bagi saya,terutama tentang banyaknya keuntungan yg diperoleh para “raja kecil” di Aceh pasca Helsinski. Vis avis, ini pun yang mendorong pergolakan disintegrasi (lanjutan?) di kawasan Serambi Mekah.

Tentang Sebuah Ironi, Indonesia Kreatif

Pernah dengar ramai-ramai soal Indonesia Kreatif?

Kalau saya pernah mendengarnya samar-samar tahun lalu. Ketika semakin banyak teman-teman yang bermain-main di Industri Kreatif secara freelance mulai terdengar gaungnya disana sini. Thanks to internet yang membuat saya bisa menjelajah ke teman-teman yang super kreatif disitu.

Minggu lalu, saya sempat menghadiri salah satu acara sosialisasi Indonesia Kreatif yang disponsori Departemen Perdagangan. Label “Sosialisasi Indonesia Kreatif” (IK -red) ini yang mengulik rasa ingin tahu saya. Maksudnya apa? Apakah artinya warga Indonesia dinilai belum kreatif oleh pemerintahnya sendiri?

Tepatnya, acara tersebut berlangsung seperti ramah tamah biasanya menjelang berbuka puasa. Ada Ibu Cokorda Istri Dewi (Indonesia Design Power) mewakili tim sosialisasi IK Departemen Perdagangan disana, ada mas Arif Budiman dari Petakumpet, juga ada bung Enda yang namanya melintang di dunia Blog dan internet. Intinya mereka semua memaparkan secara statistik perkembangan indutri kreatif (oleh ibu Dewi), ajakan dan motivasi oleh Mas Arif, dan kondisi real and fact seputar dunia internet dan digital oleh Bung Enda. Saya coba taruh salah satu presentasi dari Ibu Dewi disini buat dibaca.

Dalam acara juga berlangsung diskusi. Walau singkat karena dikejar waktu, tetapi beberapa point penting sempat saya tangkap.  Tentunya pertanyaan ini datang dari para hadirin yang memang mereka adalah pelaku-pelaku industri kreatif di Yogyakarta (dan saya yakin yang datang kemarin masih jauh dari jumlah di lapangan). Pertanyaan mendasar adalah, sejauh apa keterlibatan pemerintah dalam plan tersebut? Dan akan seperti apa bentuknya? Karena toh sampai saat ini, industri kreatif kita bisa berkembang pesat tanpa ada perhatian khusus dari pemerintah. Lihat saja statistik yang disajikan, industri kreatif Indonesia bisa menyumbang sebesar rata-rata 7.8 persen terhadap PDB negara. Atau sumbangan penghasilan per pekerja sebesar 19.5 juta, diatas pendapatan rata2 pekerja secara nasional. Dan trend-nya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Jawaban yang disampaikan Ibu Dewi, bahwa dari sisi pemerintah berkeinginan untuk mengakselerasi perkembangan ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa konsistensi dari pelaku industri kreatif selama ini telah menyumbang banyak bagi paradigma baru industri nasional, dan ini perlu untuk disupport. Salah satunya mungkin dimulai dengan memudahkan jalur bagi para pelaku industri kreatif  untuk memenuhi kebutuhan pasar akan ide-ide kreatif mereka. Inilah yang mendasari Digital Plan tersebut. Rencananya akan ada beberapa portal/website yang menjadi tool untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk aggaran pengembangan sendiri, disiapkan dana sebesar 50 M di tahun 2010. Kecil besarnya dana ini sangat tergantung dari program pemerintah, yang sampai saat ini bentuknya masih menjadi tanda tanya.

Unik memang melihat gelagat pemerintah disini. Tetapi tidak salah juga. Andil pemerintah dengan sistem dan aturannya memang dibutuhkan untuk perkembangan industri kreatif Indonesia. Mungkin rekan-rekan yang bertarung sebagai pelaku industri kreatif, bisa merasakan sendiri di tahun-tahun belakang bagaimana susahnya bermain di arena ini. Katakanlah dari soal modal, bagaimana susahnya memperoleh modal dari bank atau investor untuk mengembangkan ide-ide kreatif anda. Atau bagaimana rancunya para insan kreatif kita menempatkan diri mereka dalam struktur sosial budaya juga hukum atas profesinya, bahkan untuk sebuah karya  mastepiece-nya, seringnya berada dalam perdebatan pro dan kontra. Ditambah lagi dengan segala infrastruktur hukum kita soal perlindungan hak kekayaan intelektual. Lihat saja perdebatan yang rancu seputar budaya lokal yang tercuri , yang sebenarnya itu adalah modal awal yang sudah siap pakai untuk mengembangkan industri kreatif kita.

Belum lagi jika melihat perilaku sosial masyarakat Indonesia. Sederhananya, bagaimana seorang Ibu bisa menghargai pilihan seorang anaknya menjadi seniman/pekerja seni, sama berharganya jika si anak memilih menjadi insinyur perminyakan. Bagaimana mendidika masyarakat untuk mengenal inovasi dan kreasi sebagai salah satu kunci keberhasilan industri rumah tangga mereka. Bagaimana memberikan pencerahan kepada para pemodal, investor dan bank, bahwa kreatifitas juga bisa dijadikan industri dan memiliki nilai jual. Lain lagi soal pendidikan masyarakat tentang kekayaan intelektual, sekaligus jaminan perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu sendiri. Negeri ini masih prematur dalam mengeksplorasi sisi hukum, terutama pendidikan sosial masyarakat perihal ini. Dan pada akhirnya ini menjadi PR tambahan sendiri, sosialisasi menjadi wacana yang harus disertai pendidikan di masyarakat, disertai aksi yang nyata dari pemerintah dan para pelaku bidang ini.

Berkaca pada Inggris yang sudah mulai melihat industri kreatif sebagai modal penting dari industri mereka sejak tahun 1997, pemerintah mulai mendesain cetak biru Indonesia Kreatif ini mengikuti pola yang sama dengan negara monarki tersebut. Definisi industri kreatif  Indonesia juga mengadopsi dari Inggris, yaitu proses peningkatan nilai tambah hasil eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi produk yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksana dan orang yang terlibat. Kemudian ada 14 sektor utama yang digarap untuk tahap awal pengembangan. (1) arsitektur, (2) desain, (3) kerajinan, (4) layanan komputer dan peranti lunak, (5) mode, (6) musik, (7) pasar seni dan barang antik, (8) penerbitan dan percetakan, (9) periklanan, (10) permainan interaktif, (11) riset dan pengembangan, (12) seni pertunjukan, (13) televisi dan radio, serta (14) video, film, dan fotografi. Dan besar harapannya, pada tahun 2025 Indonesia sudah bisa mennyusul negara-negara lainnya, bersaing untuk membangun “ekonomi kreatif”. Sebuah mimpi besar dari pemerintah yang bisa dibilang, patut diacungi jempol.

Baru saja saya mendengar presentasi tersebut minggu lalu, dan 3 hari kemudian saya dikejutkan dengan berita soal disahkannya RUU Perfilman Indonesia. Jelas-jelas disebutkan bahwa industri perfilman ada dalam plan tersebut. Bahwa 14 bidang utama tersebut akan didorong oleh pemerintah untuk terus berkembang.

Kita lihat faktanya dilapangan. Di tahun 2001 saja, cuma ada 2 film Indonesia yang tumbuh dengan cemerlang, dengan kaki-kaki para pelaku industri film sendiri. Bermodal dari niat untuk membangun kembali perfilman Indonesia. Dan kini, ketika dalam setahun kita sudah bisa memproduksi film sebanyak 100 judul, pemerintah mulai mencoba untuk turut terlibat didalamnya, dengan bahasa turut men-support dan menumbuhkan terus semangat perfilman Indonesia. Tetapi dari beberapa isi UU perfilman tersebut, justru malah menyisakan pertanyaan, bukankah malah terkesan pemerintah mengatur dan membatasi kreatifitas sineas kita? Sebaliknya, Jero Wacik, sebagai Menteri dari Departemen yang selama ini banyak menjaring masukan untuk merevisi UU perfilman lama (UU No. 8/1992), memberikan pernyataan perihal UU perfilman baru ini bahwa “(dengan UU Perfilman baru ini) kita akan menciptakan iklim yang baik untuk menumbuhkan perfilman Indonesia.” Ia juga menjamin, para sineas tidak akan dipersulit saat akan membuat film.

Mungkin ada sudut pandang berbeda dari para anggota dewan yang sudah hampir habis masa jabatannya tersebut soal UU ini. Atau mungkin justru tidak adanya undangan keterlibatan secara aktif para pelaku industri kreatif perfilman dalam penyusunan UU ini. Yang pasti, sekarang banyak insan perfilman yang menolak UU tersebut.

Benar-benar menjadi PR besar bagi kita semua, the long road dari sebuah ironi baru Indonesia Kreatif. Seperti kata Pearl Jam,

And the wind keeps rollin
And the sky keeps turning grey
And the sun is set
The sun will rise another day

How I wish for you today
Will I walk the long road?
We all walk the long road

Diolah dari :

Sosialisasi Digital Plan Indonesia Kreatif

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/12/04335636/kami.tidak.percaya.negara

gambar : http://simplychi.wordpress.com/2008/07/24/bulan-indonesia-kreatif/

meLANJUTKAN hutang

bukupengusaha

Disaat semua ramai membahas Teroris, Om Nurdin dan serangan gotong royong SWAT Indonesia Jumat lalu, saya nyasar ke beberapa berita lain. Seperti yang menarik adalah soal hutang negeri ini. Ternyata utang “kita” baru saja bertambah US$500 Juta untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Nasional (PMPN) tahun 2009. Dan entah berapa lagi untuk 2010, menunggu pertemuan dengan World Bank Oktober nanti.

Bank Dunia Siap Kucurkan Utang US$ 500 Juta buat PNPM Mandiri

JAKARTA. Pemerintah masih mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat. Yang terbaru, Bank Dunia akan menggelontorkan pinjaman sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 4,9 triliun (kurs Rp 9.850 per US$) untuk membiayai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2009.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 13,7 triliun untuk membiayai PNPM Mandiri. Rinciannya, PNPM Inti Rp 10,4 triliun dan PNPM Penguatan Rp 3,3 triliun. Program tersebut akan dilaksanakan oleh enam kementerian dan lembaga di 33 provinsi, 465 kabupaten/kota, dan 6.408 kecamatan. Yang menarik, semua dana tersebut berasal dari utang sejumlah lembaga keuangan asing.

Lantaran bertujuan mengurangi kemiskinan, utang dari Bank Dunia tersebut mengenakan bunga nonkomersial. Sayangnya, pemerintah masih enggan menyebutkan besaran bunga utang tersebut. Bappenas juga belum bisa memastikan kapan Bank Dunia akan mencairkan duit pinjaman itu. Yang pasti, Pemerintah dan Bank Dunia akan membahas kembali rencana ini pada Oktober mendatang.

Selain dari Bank Dunia, pinjaman untuk PNPM Mandiri juga berasal dari lembaga keuangan internasional lain seperti Bank Pembangunan Asia (ADB). “Tapi, jumlahnya tidak akan sebesar Bank Dunia,” kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta, Rabu (5/8).

Paskah mengaku yakin, dana PNPM Mandiri tahun ini akan terserap hingga 90% sampai Desember nanti. Dengan begitu, akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dibandingkan tahun lalu.

Yang menarik, utang luar negeri dari sejumlah lembaga keuangan tersebut juga akan menjadi andalan pembiayaan PNPM Mandiri 2010. Tahun depan, Pemerintah akan mengalokasikan sekitar Rp 16 triliun untuk membiayai program ini. Jumlah anggaran ini naik Rp 2,3 triliun dibandingkan tahun ini. Nah, saat bertemu Bank Dunia Oktober nanti, Pemerintah juga berniat membahas rencana utang baru untuk pembiayaan PNPM Mandiri tahun depan.

Dalam Nota Keuangan 2010, PNPM Mandiri memang masuk sebagai prioritas belanja Pemerintah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Selain PNPM, Pemerintah juga menggulirkan Bantuan Operasional Sekolah, Program Keluarga Harapan, dan Jaminan Kesehatan Nasional. Total alokasi anggaran untuk semua program tersebut mencapai Rp 37 triliun. Dengan dana sebesar itu, Pemerintah menargetkan bisa memangkas tingkat kemiskinan menjadi 12% – 13% pada tahun depan.

Sumber : http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/19217/Bank-Dunia-Siap-Kucurkan-Utang-US-500-Juta-buat-PNPM-Mandiri

 

Saya tahu memang ada ilmunya untuk mengekstrak parameter-parameter ekonomi menjadi angka-angka (value). Dan masing-masing value ini bisa di otak atik, sehingga bisa didapatkan point (tujuan) ideal yang diharapkan. Mungkin untuk kasus di atas, tujuannya adalah sebuah angka yaitu “tingkat kemiskinan”.

Selain itu ada berita lain lagi di saat yang sama dengan penggrebekan Densus 88,

Jakarta – Kepemilikan asing pada instrumen Surat Utang Negara (SUN) sampai akhir Juli 2009 bertambah Rp 4 triliun menjadi Rp 91,58 triliun dari posisi akhir Juni 2009 yang berjumlah Rp 87,15 triliun.

Secara persentase kepemilikan asing pada SUN adalah sebesar 16,54% dari total SUN yang diterbitkan pemerintah yang jumlahnya Rp 553,6 triliun.

Demikian data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan yang dikutip detikFinance , Senin (27/7/2009).

Dari Rp 553,6 triliun jumlah SUN yang diterbitkan, perbankan masih memegang porsi terbesar yaitu Rp 273,08 triliun.

Sementara Bank Indonesia (BI) memegang Rp 17,82 triliun. Kemudian reksadana memegang Rp 37,46 triliun, asuransi Rp 62,87 triliun, dana pensiun Rp 34,62 triliun, sekuritas Rp 0,61 triliun, dan lainnya Rp 36,17 triliun.

Namun sampai posisi 6 Agustus 2009, porsi kepemilikan asing pada SUN turun menjadi Rp 90,98 triliun.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Budi Mulya mengatakan dana yang masuk kepada SUN mencapai US$ 4 miliar ini berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah yang menyentuh level di bawah Rp 10.000 per dolar AS.

Kemudian juga terus naiknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir disebabkan makin derasnya aliran dana asing yang masuk ke Indonesia melalui pintu pasar modal.

 

Kenapa negara ini doyan meLANJUTKAN utang ?