Category Archives: Opini

Sedikit dari isi kepala

Indonesia vs Filipina (19/12/2010): Malam Terang di GBK

Kopi paste adalah pekerjaan memalukan. Tetapi untuk menyebarkan cerita ini, saya tidak merasa malu sama sekali. Karena memang layak dibaca oleh semua pecinta sepakbola Tanah Air. Dengan ini sekaligus saya izin kepada http://indonesianfootballdiary.wordpress.com dan http://pejalanjauh.com.

Pengantar: Indonesian Football Diary dengan bangga mengumumkan bahwa entri artikel kali ini akan diisi oleh penulis tamu, Zen Rahmat Sugito, yang akan menceritakan kisahnya menyusun dan mengedarkan zine PLAK! hingga ia akhirnya gagal masuk ke dalam stadion saat semifinal leg 2 kemarin

Propagandis PLAK!

Setelah pontang panting menyebarkan zine PLAK!, disusul usaha sekuatnya untuk mendapatkan tiket tambahan, saya pun gagal masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) untuk menyaksikan langsung semifinal kedua Indonesia vs Filipina. Saya berdiri di depan gerbang besi berjeruji  berwarna biru. Di depan saya, seorang bocah  yang sedang dipanggul di pundak ayahnya terlihat mengenakan jersey timnas bernomor punggung 10. Ia, anak kecil itu, berteriak-teriak penuh semangat, sementara saya berdiri dengan pasrah. Badan terasa lemas, terasa letih.

Lalu gemuruh suara dahsyat itu pun terdengar dari dalam GBK:

“Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku….”

Sungguh, mendengar gemuruh suara nyanyian itu perasaan saya campur aduk. Sudah banyak yang bilang bahwa menyanyikan Indonesia Raya di dalam stadion bersama puluhan ribu orang akan selalu terasa menggetarkan. Saya sering mengalaminya, sangat sering, berkali-kali. Menggetarkan, memang. Tapi, sungguh, kecamuk perasaan yang menjalar saat mendengar gemuruh nyanyian itu sangat berbeda dalam posisi saya saat itu. Tak sekadar merasa tergetar, tapi juga sedih dan kecewa, juga marah.

Indonesia Raya di luar GBK

Saya diam beberapa detik. Orang-orang masih hilir mudik mencoba mencari sisa tiket. Petugas keamanan berjejer di pintu masuk. Iqbal Prakara, kawan saya yang paling keras kepala, sama-sama terlihat muram wajahnya. Lalu, dengan spontan, saya angkat syal merah putih ke atas kepala dan lalu dengan lantang bergabung bersama gemuruh nyanyian dari dalam itu, bedanya saya dari luar stadion, di depan sebuah gerbang berjeruji yang membuat sejumput kecil pemandangan di dalam GBK terlihat lamat-lamat.

“Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya….”

Iqbal mengepalkan tangannya dan mengangkatanya tinggi-tinggi ke udara dan bergabung dengan saya menyanyikan Indonesia Raya. Orang-orang di sekeliling yang tadinya diam mulai ikut angkat suara.

Saya tak ingin mengalami momen dan suasana macam itu. Saya ingin ada di dalam stadion, sangat ingin. Tapi nasib memang kesunyian masing-masing. Dan saya, bersama Iqbal juga beberapa yang lain, menyanyikan Indonesia Raya dalam kesunyiannya yang justru terasa lebih mengharukan, sejenis keharuan yang tak biasa, terasa lebih khas ketimbang yang pernah saya rasakan saat menyanyikan Indonesia Raya dari tribun selatan GBK.

“Asu, aku mbrebes mili (anjing, aku berkaca-kaca),” kata Iqbal kemudian.

Orang harus mengalami apa yang kami rasakan untuk sepenuhnya paham umpatan Iqbal.

*** Continue reading →

Kelamin Sosial Media

Social media. Wah, saya capek juga bicara perihal satu ini. Kenapa? Apa karena  terlalu banyak membacanya? Atau karena terlalu sering menjadi pengamat saja? Ah, Sama saja. Ternyata saya tidak berkembang kalau cuma begitu-begitu saja. Toh, sampai sekarang saya tidak bisa mengalahkan adik saya dalam kualitas penggunaan Facebook, atau temen cantik saya dalam hal banyaknya berbalas Twitter. Continue reading →

Ibu Guru Cantik

Pendidikan Indonesia Bangkrut

Entah sejak kapan saya percaya bahwa ilmu itu cuma ada 3. Berbeda dari om Wonggantenk dengan artikel beliau Politik Pendidikan: “Kemampuan bahasa” first, the rest are commentary, yang memilih 3 juga, -Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris, maka bagi saya Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masuk di dalam Ilmu bahasa, dan cukup ditambahkan satu lagi yaitu Sejarah. Alasannya karena dengan Bahasa seorang manusia bisa belajar menyampaikan maksud dan mengerti sebuah maksud. Dengan Matematika seorang manusia bisa mempertanggungjawabkan maksud-maksud mereka. Dan dengan sejarah, seseorang bisa belajar menghargai maksud orang lain, pendahulu mereka juga sekaligus diri mereka sendiri dengan mewariskan maksud-maksud mereka pada generasi berikutnya.

Paragraph diatas adalah sebuah pengantar saja. Namun rekan-rekan disini tentu sudah mengerti maksud saya pastinya. Tiga ilmu besar diatas adalah arti kata lain dari nilai pendidikan bagi manusia. Itu berarti bagi adik-adik saya, bagi anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Jadi sangatlah heran apabila pemerintah ini masih berkeras dengan pelaksanaan Ujian Nasional yang tidak memenuhi “prinsip 3″ diatas.

Bagaimana pendapat para pelaku pendidikan sendiri, para guru? Mungkin sebagian memilih manut, karena mengajar bagi mereka adalah satu-satunya cara mendapat tunjangan kesehatan, biaya untuk dapur, atau mempermudah urusan kredit rumah sangat sederhana mereka. Tapi saya percaya mereka lebih mengerti persoalan mendasarnya tentang UN ini ketimbang saya sendiri.

Dulu, saya sempat bercerita pertemuan saya dengan Ibu Guru Cantik ketika mewakili teman-teman saya mengurus perwalian adik asuh kami. Dan kebetulan, beberapa hari lalu, teman saya yang lain, kembali menjadi wali untuk urusan yang cukup pelik sebenarnya. Urusan biaya UN. Berikut saya copas tulisan dari rekan saya itu.

Catatan : Teman saya, dan saya berhak untuk merahasiakan nama dan dari sekolah mana si Ibu Guru Cantik ini. Sebelum teman saya menulis cerita ini di Facebooknya, dia sudah terlebih dahulu curhat soal ini. Bukan barang baru memang, tapi bagi dia, cukup membuat shock dan memaki-maki seharian.

—–

Balada Ujian Nasional Kitaa…

04 Maret 2010 jam 13:07

Pertengahan Februari lalu, saya dikejutkan oleh sebuah surat pemberitahuan dari SMA adik-adik asuh saya. Surat pemberitahuan tersebut mengumumkan jadwal Ujian Nasional, Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Praktek mereka mulai 22 Maret-14 April 2010. Pihak sekolah mecantumkan biaya keseluruhan ujian sebesar Rp 300.000/siswa. Wew!Mahal juga, pikir saya saat itu.

Seingat saya, dulu saya tidak pernah mengeluarkan biaya begitu besar untuk mengikuti Ujian Nasional. Lagipula, polemik Ujian Nasional kan sudah sampai tingkat kasasi. Kok masih terus dilangsungkan ya? Sekolah ketiga adik asuh saya tersebut juga termasuk salah satu sekolah swasta di Bandung yang mendapatkan subsidi Sekolah Gratis sejak tahun 2009 lalu. Lantas, kenapa masih dikenai biaya ujian segala?

Berbekal uang 900.000 dan pikiran macam-macam di kepala, saya mendatangi sekolah tersebut tanggal 1 maret lalu. Saya bertemu dengan Ibu wakil sekolah bidang kesiswaan. Beliau ini sebenarnya anak dari kepala sekolah, yang dipercaya untuk mengurus sekolah tersebut sejak awal tahun 2009. Sang kepala sekolah memiliki beberapa sekolah di kota dan kabupaten Bandung, ceritanya. Well, semacam bisnis keluarga mungkin. Karena anak dan kerabatnya diserahi peran penting pada beberapa sekolahnya. Setahu saya sekolah-sekolahnya tergolong kecil dan dibangun di daerah kecil, seperti Majalaya sampai Garut. Tapi dengan banyaknya subsidi pendidikan untuk sekolah-sekolah di masa kini mungkin ini jadi bisnis yang bagus =D

Nah, Ibu muda cantik yang ramah itu menerima saya dengan sangat baik. Saya bayar biaya ujian ketiga adik asuh saya tanpa banyak bicara. Tiba-tiba beliau nyeletuk bilang, “Seharusnya Ujian
Nasional tuh ga usah ada, itu kan cuma proyekan dinas saja.” Senyum saya kulum, mengangguk tanda setuju. Wah, si ibu idealis juga niy. Kelihatannya beliau masih berusia 30-an awal, karena
kalo murni idealis kan biasanya mahasiswa yang berusia 20-an.”Ujian Nasional itu cuma kedok.” Si ibu cantik lantas menjelaskan alasan kenapa biaya ujian bisa semahal 300 ribu rupiah.

Dalam UN, para pengawas ujian adalah guru-guru dari luar sekolah dan ada pengawas dari dinas. “Saya bulan lalu habis rapat koordinasi SMA negeri dan swasta se-Bandung Utara. Dalam Materi Rapat disebutkan bahwa sekolah harus memberi uang transpor dan makan bagi para pengawas UN.” Lalu, ia menunjukkan lembar Materi Rapat UN yang ia hadiri di Dinas Pendidikan Kota. Di lembaran itu tertulis kurang lebihnya seperti ini:

1. Uang transpor pengawas ruang diberikan oleh sekolah tempat pengawas bertugas sebesar Rp 15.000 per orang per hari.
(“ada 3 orang pengawas dalam 1 ruang dan ada 5 hari ujian untuk 6 mata pelajaran yang diujikan,”terang si ibu)

2. Uang makan pengawas ruang diberikan oleh sekolah tempat pengawas bertugas sebesar Rp 10.000 per orang per hari.

3. Pengawas soal diberikan uang transpor oleh sekolah tempat pengawas bertugas sebesar Rp 100.000 per orang per hari.
(pengawas soal ini mungkin maksudnya pengawas/pembawa soal dari Dinas, ada 1-2 orang dan Rp 100.000 dalam rapat diganti oleh Pimpinan Rapat menjadi Rp 150.000 -pimpinan rapat adalah ketua rayon, kalo ga salah-)

4. Tiap sekolah yang menyelenggarakan Ujian Nasional wajib menyerahkan Iuran gotong royong yang dikenakan pada tiap siswa sebesar Rp 7.500.
(Si ibu cantik juga tak tahu apa gunanya iuran gotong royong ini)

“Mbak lihat sendiri kan, kalo kami hanya memungut uang ujian berdasarkan aturan itu saja. Sisanya untuk operasional UAS dan ujian praktek. Kalo di sekolah lain (uang ujian-red) bisa sampai 500 ribu bahkan 2 juta per siswanya,” terang ibu cantik.Apa?

“Lebih kasihan lagi kalo anaknya ga lulus, mbak. Tahun lalu saja tiap siswa dikenakan biaya 1,5 juta per mata pelajaran yang tidak lulus,” lanjutnya. Waduh, kalo ga lulus 6 pelajaran berarti habis duit 9 juta dong..aih, aih. Satu setengah juta itu aturan dari sekolahnya ato bagaimana, tanya saya. “Aturan dari atas, alasannya soalnya beda dan biaya operasional para pengawasnya kan beda lagi,”jawab si ibu dengan nada makin tinggi.

“Padahal kalo banyak siswa yang tidak lulus, kepala dinas prov-nya juga ditegur sama menteri. Lalu, kepala dinasnya akan meminta bagian pengumpul soal untuk membenarkan semua jawabannya anak-anak. Berarti sama aja kan? Apa artinya ujian nasional kalo begitu?” kata ibu makin berapi-api. Berarti uang 1,5 juta itu bonus ekstra untuk para pegawai dinas sekaligus biaya untuk menghapus jawaban anak-anak dan menggantinya sesuai kunci jawaban, pikir saya.

“Kami, guru-guru,merasa kasihan sama anak-anak. Masa capek-capek mereka sekolah tiga tahun, berhasil tidaknya cuma ditentukan oleh 5 hari ujian. Ga adil kan? Standarnya juga dinaikkan tahun ini, jadi 5,50 untuk 6 pelajaran. Terlalu berat untuk sekolah kecil seperti di sini.” Betul, jawab saya, dengan standar ujian yang sama maka tingkat kelulusan di daerah kota dan desa pasti berbeda. Kualitas pendidikan di negara ini belum terstandarisasi dengan baik sampai saat ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kualitasnya pasti tak sama. Agh, gitu kok berani-beraninya bikin Sekolah Standar Internasional? imbuh saya dalam hati.

“Kalaupun memang tetap ada UN, mungkin ada baiknya bila anak-anak yang tidak lulus tetap mendapat ijazah. jadi mereka tetap bisa melamar kerja. itu menurut saya lho ya,” ujar si ibu lagi. Aturan sekarang, bagi siswa-siswa yang lulus akan mendapatkan ijazah dan surat tanda lulus. Jika tidak lulus, mereka tidak akan mendapatkan keduanya. Jadi harapan siswa untuk melanjutkan studi atau bekerja tidak terputus begitu saja.

Lalu, kenapa Ujian Nasional tetap diadakan juga Bu? BUkannya kasus UN sudah sampai tingkat kasasi? tanya saya. “Nah, itulah. Bambang Sudibyo, menteri pendidikan tahun lalu sudah keburu bikin Permen. Peraturan Menteri bahwa UN tetap akan dilaksanakan. Menteri Pendidikan yang sekarang ini, M.Nuh, tidak bisa mengubah Permen ini. Bisa sebenarnya, tapi jarang sekali ada Menteri yang mengubah

Permen. Jadilah, Permen manis buat kita semua,”jawab beliau diakhiri senyum simpul yang membuatnya makin cantik. Kalo menurut laki saya, Permen tersebut tidak diubah karena banyaknya protes dari pejabat Dinas Pendidikan. Beban biaya untuk membatalkan UN dianggap terlalu besar karena proses pengadaan UN sudah dimulai sejak tahun lalu! Terlalu besar yang akan hilang dari kantong mereka mungkin, pikir saya.

“Seluruh jajaran Dinas Kota maupun Prov pasti tahu soal ini. UN itu proyek besar. Orang-orang atas pasti dapat bagiannya,” asumsi si ibu cantik sambil tersenyum sinis. Mengingat proyek UN adalah “proyek bersama pejabat pendidikan” maka kepala-kepala sekolah mungkin tidak dapat berontak atau protes. Masalahnya, cap kelulusan anak-anak didik mereka yang pegang. Legalitas sekolah juga ada di tangan mereka. Kalau si ibu cantik ini bersuara sekeras ini pada pejabat di atasnya, bisa-bisa sekolahnya dibubarkan tanpa alasan jelas. Lantas, bagaimana tanggung jawabnya pada orang tua siswa?

Mungkin itulah sebabnya, si ibu cantik ini bertutur begitu semangatnya pada saya. Saya mengaku sebagai mahasiswa. Mungkin beliau ingin melepaskan uneg-unegnya pada saya dan sedikit berharap suara saya bisa berbunyi lebih keras darinya. Bagaimanapun, beliau tahu semua kecurangan dan kebusukan para mafia pendidikan itu tapi tak mampu berbuat banyak, selain bertahan dan pintar-pintar menahan diri. Karena beliau masih berada dalam sistem pendidikan itu sendiri.

Gambaran tentang UN ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Tapi saya masih kaget melihat betapa riilnya kecurangan-kecurangan tersebut terjadi. Lebih kaget lagi, para guru sudah banyak yang tahu soal ini, tapi tidak bisa berbuat banyak. Tapi setidaknya mereka tetap berusaha bertahan dan mendidik murid-muridnya. Lebih mulia jasanya daripada pejabat dinas ataupun anggota dewan terhormat yang masih saja ribut soal duit hilang Century.

—-

Bukan barang baru. Justru barang yang terus diulang-ulang untuk mengingatkan. Bukan juga sebuah klise untuk menolak UN, itu bukan juga jawaban yang diharapkan rasa kesal ini.

Tetapi persoalannya ada pada pengelolaan sistem pendidikan itu sendiri. Entah dari dulu (karena saya masih muda), entah sekarang. Jikalau nanti pun UN menghilang dari tanah republik ini, apakah sistem pendidikan yang rusak begini masih terus bertahan?

Saya cuma berpikir, apalah artinya Sekolah Berstandar Internasional kalau justru memiskinkan yang semakin miskin? Apalah artinya universitas ternama kalau justru mencetak koruptor baru setiap tahun kelulusannya? Apa pula artinya Institut terkemuka jika hanya melahirkan politisi yang pintar berkelit lidah dan egois dengan urusan politik dalam selangkangannya?

Apa pula artinya saya bicara panjang lebar soal ini, sementara kita sendiri sibuk berbasa-basi soal berhak tidaknya seseorang jadi presiden atau pe-dangdut? Sementara berurusan dengan seorang tamu pun, kita sendiri harus sibuk bebersih rumah yang terus menumpahkan darah.

Saya tahu tulisan ini kepanjangan, padahal cuma pengantar sebuah copas. Tapi paling tidak gara-gara cerita ini saya jadi menulis lagi setelah sekian lama. Jadi mengingatkan diri sendiri untuk belajar ber”Bahasa” dan sekaligus menulis “Sejarah” lagi. Kalau Matematika, saya melakukanya hampir setiap bulan dari billing pribadi saya yang angkanya terus naik.

Gambar diambil dari Cover majalah sebuah Unit Pers Mahasiswa. Di Edisi tersebut saya menulis laporan utamanya.

Demokrasi 2.0

Saya membaca catatan pinggir “Caping” dari tempointeraktif hari ini. Sebuah cerita kilas balik dari Goenawan Mohamad (GM). Bercerita sebuah masa dimana mungkin sudah banyak dilupakan oleh para caleg, partai, dan capres. Saya tidak ingat masa itu dengan baik, karena saat itu saya masih terlalu muda aka “imut” dan berada di dalam “tempurung” yang aman.

GM bercerita di catatan pinggir hari ini seperti kisah seorang bohemian. Bersembunyi, balik memata-matai setiap aksi aneh di Jalan Utan Kayu 68-H bersama rekan-rekannya. Ini benar-benar “catatan pinggir”. Catatan yang terpinggirkan dari sekian banyak diskusi dan ulasan mimpi-mimpi partai, caleg, capres di berbagai media akhir-akhir ini. Sebuah kilasan untuk sekedar menjadi pengingat, dan bahkan GM sendiri menuliskan di akhir artikel,

“Saya memandang potret-Motret pemilihan umum itu, ada orang-orang keji yang saya kenal. Tak ada Herman.”

Lalu saya teringat sebuah bacaan di kolom “Surat dari Palmerah“, ditulis oleh Seno Gumira Ajidarma (SGA) di majalah “Jakarta Jakarta”, Senin 8 April 1996 yang berjudul “GM & KA-I-PE-PE”. Disana SGA menyitir soal naiknya GM sebagai ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Tidak sembarang menyitir, SGA yang tidak pernah percaya soal politik Orba, malah menuliskan :

“Saya masih sering merasa, periode kampanye di jalanan itu adalah periode yang membuang energi. Tapi apa boleh buat, politik juga perlu ritus, toh?”

“..Muncullah itu makhluk yang bernama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), diketuai-presidiumi oleh Goenawan Mohamad. Busyet. Sekarang saya setuju, Pemilu 1997 nanti akan berlangsung seru.”

Dan benar, sejarah berjalan seru dimulai saat itu. Tempo memenangkan Bredel Cup (dalam istilah Seno), pergerakan anti Soeharto mulai menggeliat di “lorong-lorong”, Mega muncul sebagai calon Presiden, dan Juli ’97 menjadi awal pergolakan reformasi.

Setiap kali membaca memoar -entah dari siapa saja tentang era 97-98 itu, saya selalu merasa sedikit informasi yang bisa didapat. Anehnya, dari sekian banyak informasi, yang booming itu justru hadir dari para politisi masa kini. Lihat saja buku-buku yang bercerita soal reformasi 1998 di Gramedia, buku bersampul tebal eksklusif yang editorialnya juga tidak oleh sembarangan penulis. Namun di sisi lain, dari cerita-cerita lewat, dari bisik-bisik, sepertinya masih banyak ganjalan atas apa yang terjadi di masa itu. Kalau saya boleh bilang “manuskrip-manuskrip tua” yang orisinil yang bercerita masa itu hanya sedikit yang bisa diperoleh. Padahal sejarah 97-98 itu bagian yang penting dari perjalanan reformasi yang diusung-usung oleh semua partai masa kini.

Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang harus dipercaya dari segala sumber itu? Merujuk pada kenyataan kita akan menuju sebuah hajatan yang menentukan bangsa ini 9 April nanti. Sebelumnya, ketika perjalanan Pemilu 2004 lalu, yang digadang sebagai PEMILU reformis pertama Indonesia, ternyata kita tidak cukup mampu meluruskan semua hal ini. Apa sekarang mampu? Saya tidak menunjuk kepala caleg/capres yang terpajang disetiap lintasan jalan,monitor, tv, majalah, atau koran-koran kita sebagai penanggung jawab kisah-kisah itu. Saya juga tidak berasumsi bahwa militer berada dibalik semua kisah hitam itu. Karena hanya meninggalkan tuduhan tak berdasar, karena (lagi-lagi) saya tidak bisa menemukan tulisan otontik perkara masa itu.

Ruang-ruang bercerita di masa 97-98 tidak “seindah” sekarang. Blog, facebook, POLITIKANA? Dulu tidak ada ruang seperti ini untuk sekedar me-reportase apa yang terjadi. Bayangkan saja jika dulu ada Politikana, mungkin dari ujung Medan sana, tiba-tiba ada yang mengupload foto, youtube, dan reportase amatir seputar serangan Juli 97. Atau ada yang sekonyong-konyong sekedar mengabarkan dirinya “sebentar” lagi diculik karena ulasan-ulasannya yang tajam terhadap seorang tokoh politik. Mungkin, jika dari dulu sudah ada media kontrol sosial begini, kita tidak akan kehilangan Wiji Tukul dan teman-temannya.

Ada sebuah anekdot menjelang pemilu era 2004 lalu. Ketakutan yang disebar, “Jangan pilih Capres Militer”. Tetapi toh akhirnya kita memiliki Presiden mantan militer dalam 5 tahun ini. Banyak kemajuan dalam tatanan demokrasi,walau banyak juga lubangnya. Dan menilik sekarang ada 3 capres mantan militer yang sudah memberanikan diri maju, lalu apa kita perlu membawa jokes yang sama, “Jangan pilih capres militer” ? Wah, ini soal lain.

Demokrasi bukan musuh militer. Tetapi stabilitas nasional memang selalu berada diatas segalanya dalam wacana NKRI. Dan ketakutan saya selalu sama seperti 2004 lalu, jika stabilitas nasional diatasnamakan sebagai “nama baik” dan “perlindungan tokoh-tokoh sentral” politik masa kini, maka ini baru jadi masalah! Bukan menakuti, dan saya tidak akan heran, kalau dulu Galeri Lontar selalu dimata-matai karena alasan stabilitas nasional, maka mungkin nantinya Langsat I/3A yang ketiban jatah “dimata-matai” di masa mendatang. Tetapi, siapa yang bisa menduga arah peluru terbang kalau sudah berlangsungnya perang?

Dalam cerita lainnya di kolom Surat dari Palmerah (“Percakapan Dengan Goenawan“, Jakarta Jakarta – 15 Juni 1996), SGA sempat bertanya kepada GM setelah Mahkamah Agung mengubah keputusan dua tingkat pengadilan dibawahnya -Tempo sah untuk dibredel.

“Apa rencana Anda sekarang?” “Yah, saya akan meneruskan apa yang telah saya teruskan selama ini”.

Terbukti, sampai sekarang GM belum berhenti menulis untuk berjuang, atau sekedar mengingatkan anak muda seperti Gunawan Rudy. Seharusnya, kita semua pun tidak berhenti, apalagi dengan semua media yang kita punya saat ini. Minimal, anak cucu kita pun tidak akan “bingung sejarah” seperti saya sekarang.


Ilustrasi dan quote diambil dari goenawanmohamad.com.

Obama Berjanji

Barack Obama telah menjadi presiden United States. Dan banyak orang menaruh harap kepada lelaki ini. Entah itu dari warga Amerika (pendukung, simpatisan hingga warga bukan pendukungnya), atau dari luar Amerika. Bukan tanpa alasan. Banyak orang berdebat soal latar belakangnya yang diharapkan mampu memahami dampak politik global di dunia ketiga. Ditambah lagi janji-janji kampanyenya, menyuarakan sebuah nilai-nilai persamaan hak untuk semua bangsa dan juga manusia.

Itu adalah sebuah kesimpulan singkat di awal. Awal sekali bahkan, karena Obama saja baru dilantik beberapa saat lalu – grogi mengucapkan sumpah presidennya.

Janji terucap. Janji itu seperti sebuah rencana. Janji adalah sebuah ide yang ditawarkan. Dan ide serta rencana membutuhkan sebuah pelaksanaan. Tanpa pelaksanaan, sebuah janji bagaikan aplikasi yang gagal diwujudkan.

Bagaimana dengan Obama? Paling tidak saya melihat ada janji yang sudah dia coba untuk bangun aplikasinya.

“Participation — President Obama started his career as a community organizer on the South Side of Chicago, where he saw firsthand what people can do when they come together for a common cause. Citizen participation will be a priority for the Administration, and the internet will play an important role in that. One significant addition to WhiteHouse.gov reflects a campaign promise from the President: we will publish all non-emergency legislation to the website for five days, and allow the public to review and comment before the President signs it.” – Change has come to WhiteHouse.gov – whitehouse.gov

Sebuah penggalan dari tulisan blog pertama di situs gedung putih yang baru. Saya tidak tahu, apakah ini bisa disamakan dengan situs serupa di tanah air ini. Tapi yang pasti statement itu adalah lompatan selangkah dari janji yang ditawarkan Obama ketika kampanye. Dia mencoba meng-aplikasi-kan janjinya dengan caranya.

Ke depannya akan banyak janji-janji serupa hadir di Indonesia, dalam beberapa hari lagi. Mungkin sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Mungkin para pembuat janji negeri ini meniru Obama untuk membuat janji-janji. Tapi yang jadi masalah, seberapa sanggup mereka meniru Obama untuk menerapkan janji-janjinya.

Berjanji itu mudah, namun melaksanakan janji itu tidak gampang. Saya paham bahwa menjadi ingkar itu bukanlah hal yang sulit. Dan rasanya tidak menyenangkan.