Ini keluhan yang sangat sangat sangat mengganggu.

Kebetulan saya baru kembali dari Bandung. Menumpang 4 hari di rumah teman di sekitar daerah Kanayakan, Dago. Dan saya harus katakan kesal luar biasa.

Saya baru saja tiba dari Bandara Sukarho Hatta waktu itu, dan langsung bergerak menuju Bandung. Berharap sampai di Bandung bisa merasakan segarnya air Bandung menutupi penat nya badan karena udara kotor Jakarta. Tapi apa dinyana. Air di tempat saya tinggal tersebut mati.

Menunggulah saya dan teman-teman di rumah itu, berharap ini cuma giliran pemadaman saja. Seperti biasanya. Tapi, ternyata lebih parah. Sampai kemarin saya kembali ke Yogyakarta, air belum juga mengalir. Info terbaru malah sampai hari ini (berarti hari ke-5) belum juga mengalir. Keluhan serupa datang dari berbagai penjuru kawasan Dago, yang saya baca di twitter, juga dengar dari cerita teman-teman dan tetangga.

Ini bukan cerita aneh buat kota Bandung memang. Tapi sampai 5 hari tanpa informasi jelas atau lewat permintaan maaf dari pihak PDAM Bandung -media massa/atau dimanapun yang bisa dijangkau publik infonya, bagi saya ini berarti sebuah kekeliruan manajemen kota yang serius!

Masyarakat diminta untuk terus membayar. Tapi pelayanan pun semakin menyesakkan dengan bertambahnya hari-hari panas di Bandung. Setahu saya, PDAM bandung sendiri pernah merilis bahwa mereka menyadari semakin kekurangan debit air untuk kebutuhan publik. Tapi di sisi lain, pihak manajemen mengakui juga kalau mereka mengalami kerugian karena berbagai sebab secara berkala, dengan nilai rupiah hingga puluhan miliar pertahunnya (34 miliar terakhir saya baca dari Pikiran Rakyat).

Jika sudah begini Persoalan air kota Bandung bukan lagi urusan PDAM semata. Pemerintah kota, atau bahkan Pemda Jabar harus proaktif turun tangan. Institusi pendidikan teknologi terhebat di Indonesia yang berlokasi di kota yang sama pun mengakui bahwa muka air tanah kota Bandung semakin rendah. Ironisnya, kontribusi institut ini buat permasalahan tata kota mereka sendiri belum bisa diselesaikan secara nyata. Padahal mereka sendiri baru membanggakan diri karena kenaikan peringkat institusi pendidikan tersebut naik menjadi 80 besar di dunia. Terakhir yang saya lihat, sebuah mall disiapkan lagi didepan gedung rektoratnya. Sungguh ironis.

Sebabnya kekuarangan air ini bisa ditebak. Daya serap air tanah semakin rendah, aliran air semakin sedikit dengan kondisi iklim yang sulit ditebak juga karena pengaruh iklim. Sementara disana, bangunan-bangunan gedung yang menggila terus dibangun karena tuntutan sebagai “kota satelitnya orang jakarta”. Dan membludaknya kebutuhan air dari mobilisasi penduduk, plus kebutuhan air untuk gedung-gedung besar ini jelas menyedot air Bandung yang semakin sedikit. Jika sudah begini, akan dibawa kemana tata kota Bandung yang akunya Bermartabat itu?

Jangan-jangan memang martabat kota Bandung harus dipertanyakan kembali. Dulu sempat dipertanyakan karena sampah. Apakah sekarang harus bertaruh nama kembali lantaran permasalahan air?

Sumber :

Research singkat dari google persoalan air dan tata kota Bandung.

http://coretankelambu.wordpress.com/author/yudhaspiza/page/14/

Ketika dulu saya kuliah Geologi Dasar “101″, dosen saya yang kecil dan lucu itu selalu mengijinkan open book untuk ujian. Dan nilai kuliah harian, hanya dilihat dari absensi dan presentasi. Namanya mahasiswa, kadang malas mendera, absen pun bisa dititipkan. Presentasi? Serahkan saja pada yang rajin dan jago bicara. Hasilnya, 90% kelas bisa lulus dengan nilai A. Padahal, jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini bisa mencapai 300 orang pertahunnya. Karena Geologi Dasar adalah mata kuliah wajib bagi 3-5 jurusan ilmu kebumian.

Itu dulu. Ketika saya dan teman-teman kuliah hanya melihat ilmu ini adalah hanya sekedar bagian dari prestasi mengejar kelulusan.

Tahun 2004, sebuah bencana paling besar di abad ilmu modern terjadi. Gempa yang disusul tsunami membawa korban jiwa dan kerusakan luar biasa hingga 3 benua. Jumlah korban jiwa mengalahkan jumlah korban bom atom Jepang yang mengakhiri perang dunia II. Dan kemudian semua orang seperti diajak berpikir, ada apa dengan bumi ini? Apakah bumi “mulai” marah dengan polah manusia?

Bumi tidak pernah marah. Sedari dulu memang demikianlah bumi kita beraktifitas. Coba saja perhatikan gambar berikut, bagaimana hanya dalam satu minggu bisa tercatat beberapa gempa dimuka bumi ini.

Warna Merah : Gempa sejam terakhir
Warna Biru : Gempa hari ini
Warna Kuning : Gempa minggu ini

Justru kalau diingat-ingat, kita lah manusia yang berjalan di atasnya ini sering menyakiti “ibu bumi”.

Setelah tsunami besar itu, banyak ilmuwan dan profesor kelas dunia, turut bersuara. Suara mereka seperti mengajarkan ilmu baru buat umat manusia. Padahal, sudah sejak lama mereka terjun di keilmuwan dan penelitian mereka, mencoba memberi “warning” bahwa manusia selalu dekat dengan bencana. Tapi sekali lagi, dulu, suara mereka tidak didengar. Seperti saya dan teman-teman mahasiswa kelas Geologi Dasar itu, melihatnya hanya sebagai angin lalu. Padahal tanah Indonesia yang kita pijak ini, selalu, dan dari dulu adalah kawasan yang tidak lepas dari bencana gempa, longsor, gunung berapi atau pun tsunami.

Tsunami Aceh – Nias, gempa Yogyakarta, gempa Jawa Barat, dan terbaru, gempa di Sumatra Barat, juga bencana gempa lainnya kecil atau besar, membuktikan bahwa kita dekat dengan bencana. Paling tidak, kita sebagai warga negara indonesia harus sadar bahwa kita dekat dengan bencana yang tidak pernah bisa kita lawan. Tetapi perlu diingat. Tidak bisa melawan, bukan berarti harus takut. Seharusnya kita mulai merenungkan diri, bagaimana caranya bersahabat dengan bencana tersebut.

Skala goncangan gempa atau pun jumlah korban, hanyalah hitungan statistik. Hanya menjadi pembanding, seberapa parah satu bencana dengan lainnya. Seberapa banyak bantuan harus diturunkan ke lapangan. Di zaman yang sudah semakin maju teknologi seperti sekarang, sudah tidak sulit untuk mengkalkulasi kerusakan, korban atau pun jumlah kantung darah yang dibutuhkan oleh kawasan tertimpa bencana. Tapi tetap kita belum bisa memprediksi kapan bencana itu terjadi. Saya justru miris mendengar ulasan di media TV yang mempertanyakan “kapan bencana terjadi” atau lebih parah lagi membahas “bagaimana melawan bencana”.

Kalau kita jeli, semua mitos yang ada di nusantara mengajarkan kearifan lokal bahwa kita memang dekat dengan bencana. Dari cerita Naga dan Raksasa di ujung barat-selatan Aceh, dongeng danau Toba,  dongeng Tangkuban Perahu, dan entah berapa banyak lagi cerita-cerita mitos serupa, disana bisa kita berkaca bahwa ada cerita sebuah bencana di masa lalu tepat di kawasan tersebut. Percaya atau tidak, Gunung Tambora dan Danau Toba saja pernah diteliti sebagai sejarah ledakan terbesar dalam peradaban manusia.

Ingat cerita bagaimana pulau Simeulue yang paling dekat dengan titik tsunami 2004 lalu bisa menghindarkan banyaknya korban jiwa? Kalau tidak salah ingat hanya belasan saja yang menjadi korban, dan itu pun orang-orang yang sedang melaut dan orang-orang tua yang sudah tidak kuat berlari. Warga pulau itu masih memahami sebuah mitos nenek moyang tentang bumi yang berguncang sebagai tanda datangnya “makhluk jahat”, “air bah”, atau “bala” (bencana) dari arah laut. Mereka menyebut mitos ini sebagai “smong”. Smong menjadi bentuk kewaspadaan warga tersebut. Dan kearifan lokal itu menjadi media mitigasi yang sangat ampuh.

Mungkin cerita warga pulau Simeulue itu tidak bisa disamakan dengan bencana-bencana lainnya. Tetapi satu hikmah penting di sini harus mulai kita pahami. Bahwa, kita memang dekat dengan bencana. Ada baiknya kita belajar untuk bersahabat dengan bencana itu. Tidak perlu dilawan. Tetapi pahamilah bagaimana menyikapinya, belajar mempersiapkan diri ketika bencana datang, sekaligus menyiapkan segala supra dan infra-struktur di kawasan kita yang rawan bencana.

Sederhananya, coba kita lihat, bagaimana mengakomodasi bantuan secara efektif ketika bencana datang. Model-model mitigasi bencana harus dirancang di semua kawasan yang memang rawan bencana. Disini perlunya keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat untuk membuat blueprint, cetak biru mitigasi sebuah kawasan yang rawan bencana. Tidak hanya skala fisik saja -ini pun kita masih kurang, tapi juga mencerdaskan “kembali” masyarakat untuk berteman dengan bencana.

Kalau saya boleh berseloroh, “memahami rawan bencana itu harusnya seperti memahami pacar. Harus tahu, tanda-tandanya si dia mulai kesal, kenali perilakunya ketika marah, sampai mengatur strategi bagaimana berdamai setelah ribut-ribut terjadi”.

—

Artikel ini sebagai bentuk turut berduka cita untuk semua korban bencana di Indonesia

Mengangkat lagi, tulisan lama saya soal Aceh, dari artikel ini

—

Kemarin (17/2) saya membaca artikel opini kompas tentang isu pemekaran wilayah. Isu lama, tetapi hangat kembali setelah meninggalnya Ketua DPRD Sumatra Utara beberapa waktu lalu. Dari raungan untuk membebaskan keinginan memekarkan wilayah, kini muncul renungan apakah pemekaran wilayah menjadi sebuah hal yang sama pentingnya dibandingkan kesejahteraan warga masyarakat secara merata untuk semua wilayah? Dulu, kepentingan pemekaran wilayah dan penerapan sistem desentralisasi diusung dengan alasan
mewujudkan pembangunan yang merata di setiap pelosok negeri ini. Memang ada wilayah-wilayah pemekaran yang sukses membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Gorontalo misalnya, membuat nama Fadel Muhammad sering disebut-sebut oleh acara-acara pemilu TV. Propinsi Gorontalo memang sukses, tapi tidak bisa dikesampingkan predikat jumlah penduduk propinsi tersedikit (800 ribu jiwa), bandingkan dengan Bandung yang berupa Kotamadya (4.1 juta jiwa). Jika mau di logika maka pelayanan publik Propinsi Gorontalo pun menjadi lebih stream dan efisien.

Penting melihat kembali kebutuhan akan pemekaran wilayah yang sampai saat ini banyak yang mulus persetujuannya di DPR. Banyak alasan yang muncul menjadi jauh dari kebutuhan menyejahterakan warga. Dari soal ras, agama, sejarah, bahasa, atau perasaan ketertinggalan. Lalu isu-isu ini menjadi senjata untuk mengajukan pemekaran.

Sebenarnya jika mau jujur, pemekaran wilayah ini muncul karena sebuah alasan keekonomian. Acuan terpenting adalah soal aset yang dimiliki sebuah kawasan. Bukan hal klise jika bicara hal ini. Aset sebuah kawasan atau daerah adalah kekayaan Sumber Daya Alamnya. Titik tolak dari semua usaha untuk menciptakan kesejahteraan. Setiap kawasan memiliki potensi SDA berbeda, cara pengelolaan berbeda, termasuk budaya masyarakatnya dalam mengelola pun berbeda. Persoalan kesenjangan bisa jadi hanya menjadi sebuah alasan saja, padahal yang ingin dititikberatkan adalah kesempatan pengelolaan secara mandiri aset lokal kawasan. Nah, pertanyaannya menjadi sederhana jika berbicara pengelolaan SDA secara lokal ini. Sampai sejauh mana SDA yang ada bisa dimaksimalkan oleh para petinggi-petinggi/pengusaha setempat untuk kemakmuran rakyat, dan bukan sebagai lahan korupsi baru?

Ini adalah ketakutan saya dari dulu, ketika penerapannya hanya menjadi bumerang untuk menciptakan raja-raja kecil baru, dengan kepentingan-kepentingan pejabat baru yang lebih spesifik dan akhirnya mengesampingkan pelayanan terhadap warga. Ada sebuah jawaban aneh dari seorang teman saya menanggapi soal ini, “mending dikorupsi ama orang-orang sendiri daripada dikorupsi ama orang luar”. Bagi saya, itu bukan lah jawaban. Tetapi lebih terlihat sebagai bentuk primordial akut yang menyentil konflik horizontal baru.

Adalah hal yang menakutkan jika muncul konflik horizontal sosial dalam kawasan yang dimekarkan. Berawal dari soal perasaan ketertinggalan hingga akhirnya kebablasan menjadi primordial yang berlebihan, chauvisnisme. Efek terburuk yang mungkin hanya membutuhkan “penabuh gong”, separatisme secara paksa dengan cara radikal. Negeri ini sudah belajar dari sejarah dalam hal separatisme. Tidak ada teori yang memastikan bahwa separatisme lahir karena tekanan ketidakadilan secara vertikal. Separatisme berawal dari ketidakpuasan dalam kehidupan sosial. Tidak hanya dari atas ke bawah, tetapi juga bisa juga secara horizontal.

Permasalahan yang muncul di kawasan-kawasan yang ingin memisahkan/memekarkan diri, tentunya harus ditilik dari beberapa aspek yang berimbang. Bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga pertimbangan-pertimbangan konstelasi politik dan historis terbaru yang berkembang di kawasan tersebut. Setiap kawasan, memiliki karakteristik berbeda, terutama dalam hal affirmasi keberbedaan dan asal tuntutan pemisahan/pemekaran. Ini menjadi alasan absurd tak terkonsolidasi yang paling dominan dari sekian banyak pemekaran yang terjadi. Proposal yang sampai ke DPR bisa saja bicara soal kemakmuran dan kesenjangan, tetapi delik alasan kemakmuran dan kesenjangan tersebut jarang dilihat para pengambil keputusan dari sisi affirmasi keberbedaan dan legitimasi tujuan pemisahan.

Saya sendiri belum bisa mengutarakan secara gamblang dengan bahasa runut apa dan bagaimana cara melihat lebih detail sisi-sisi tersebut. Nanti akan saya coba tulis lagi dalam cerita berbeda. Mungkin dengan sedikit mengangkat historis-culture di Aceh, terutama yang terjadi di kawasan Aceh Tengah.

Dan (tambahan) mungkin setelah “mudik” singkat saya di Aceh minggu-minggu ke depan, saya mencoba membaca dengan mata dan hati ada apa sebenarnya disana sekarang. Dan akan kita lihat ada apa dengan Qanun Jinayat Aceh ini? Ada apa antara Partai Aceh dan Partai Demokrat? Kenapa banyak konstelasi politik lokal yang sungguh aneh bagi saya,terutama tentang banyaknya keuntungan yg diperoleh para “raja kecil” di Aceh pasca Helsinski. Vis avis, ini pun yang mendorong pergolakan disintegrasi (lanjutan?) di kawasan Serambi Mekah.

Disaat semua ramai membahas Teroris, Om Nurdin dan serangan gotong royong SWAT Indonesia Jumat lalu, saya nyasar ke beberapa berita lain. Seperti yang menarik adalah soal hutang negeri ini. Ternyata utang “kita” baru saja bertambah US$500 Juta untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Nasional (PMPN) tahun 2009. Dan entah berapa lagi untuk 2010, menunggu pertemuan dengan World Bank Oktober nanti.

Bank Dunia Siap Kucurkan Utang US$ 500 Juta buat PNPM Mandiri

JAKARTA. Pemerintah masih mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat. Yang terbaru, Bank Dunia akan menggelontorkan pinjaman sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 4,9 triliun (kurs Rp 9.850 per US$) untuk membiayai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2009.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 13,7 triliun untuk membiayai PNPM Mandiri. Rinciannya, PNPM Inti Rp 10,4 triliun dan PNPM Penguatan Rp 3,3 triliun. Program tersebut akan dilaksanakan oleh enam kementerian dan lembaga di 33 provinsi, 465 kabupaten/kota, dan 6.408 kecamatan. Yang menarik, semua dana tersebut berasal dari utang sejumlah lembaga keuangan asing.

Lantaran bertujuan mengurangi kemiskinan, utang dari Bank Dunia tersebut mengenakan bunga nonkomersial. Sayangnya, pemerintah masih enggan menyebutkan besaran bunga utang tersebut. Bappenas juga belum bisa memastikan kapan Bank Dunia akan mencairkan duit pinjaman itu. Yang pasti, Pemerintah dan Bank Dunia akan membahas kembali rencana ini pada Oktober mendatang.

Selain dari Bank Dunia, pinjaman untuk PNPM Mandiri juga berasal dari lembaga keuangan internasional lain seperti Bank Pembangunan Asia (ADB). “Tapi, jumlahnya tidak akan sebesar Bank Dunia,” kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta, Rabu (5/8).

Paskah mengaku yakin, dana PNPM Mandiri tahun ini akan terserap hingga 90% sampai Desember nanti. Dengan begitu, akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dibandingkan tahun lalu.

Yang menarik, utang luar negeri dari sejumlah lembaga keuangan tersebut juga akan menjadi andalan pembiayaan PNPM Mandiri 2010. Tahun depan, Pemerintah akan mengalokasikan sekitar Rp 16 triliun untuk membiayai program ini. Jumlah anggaran ini naik Rp 2,3 triliun dibandingkan tahun ini. Nah, saat bertemu Bank Dunia Oktober nanti, Pemerintah juga berniat membahas rencana utang baru untuk pembiayaan PNPM Mandiri tahun depan.

Dalam Nota Keuangan 2010, PNPM Mandiri memang masuk sebagai prioritas belanja Pemerintah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Selain PNPM, Pemerintah juga menggulirkan Bantuan Operasional Sekolah, Program Keluarga Harapan, dan Jaminan Kesehatan Nasional. Total alokasi anggaran untuk semua program tersebut mencapai Rp 37 triliun. Dengan dana sebesar itu, Pemerintah menargetkan bisa memangkas tingkat kemiskinan menjadi 12% – 13% pada tahun depan.

Sumber : http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/19217/Bank-Dunia-Siap-Kucurkan-Utang-US-500-Juta-buat-PNPM-Mandiri

Saya tahu memang ada ilmunya untuk mengekstrak parameter-parameter ekonomi menjadi angka-angka (value). Dan masing-masing value ini bisa di otak atik, sehingga bisa didapatkan point (tujuan) ideal yang diharapkan. Mungkin untuk kasus di atas, tujuannya adalah sebuah angka yaitu “tingkat kemiskinan”.

Selain itu ada berita lain lagi di saat yang sama dengan penggrebekan Densus 88,

Jakarta – Kepemilikan asing pada instrumen Surat Utang Negara (SUN) sampai akhir Juli 2009 bertambah Rp 4 triliun menjadi Rp 91,58 triliun dari posisi akhir Juni 2009 yang berjumlah Rp 87,15 triliun.

Secara persentase kepemilikan asing pada SUN adalah sebesar 16,54% dari total SUN yang diterbitkan pemerintah yang jumlahnya Rp 553,6 triliun.

Demikian data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan yang dikutip detikFinance , Senin (27/7/2009).

Dari Rp 553,6 triliun jumlah SUN yang diterbitkan, perbankan masih memegang porsi terbesar yaitu Rp 273,08 triliun.

Sementara Bank Indonesia (BI) memegang Rp 17,82 triliun. Kemudian reksadana memegang Rp 37,46 triliun, asuransi Rp 62,87 triliun, dana pensiun Rp 34,62 triliun, sekuritas Rp 0,61 triliun, dan lainnya Rp 36,17 triliun.

Namun sampai posisi 6 Agustus 2009, porsi kepemilikan asing pada SUN turun menjadi Rp 90,98 triliun.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Budi Mulya mengatakan dana yang masuk kepada SUN mencapai US$ 4 miliar ini berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah yang menyentuh level di bawah Rp 10.000 per dolar AS.

Kemudian juga terus naiknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir disebabkan makin derasnya aliran dana asing yang masuk ke Indonesia melalui pintu pasar modal.

Kenapa negara ini doyan meLANJUTKAN utang ?