Dan beberapa hari lalu, kembali jatah anggaran Sisdiknas dipotong. Dengan alasan ancaman defisit akibat kondisi ekonomi dunia, sebesar 10% anggaran pendidikan tahun ini kembali dipotong dalam Perubahan APBN.

Anggaran Departemen Pendidikan Nasional sebagai departemen pengemban tugas utama di bidang pendidikan dalam pemerintahan, hanya sebesar Rp 45,9 triliun tahun lalu dan itupun belum mencapai 20 persen sesuai amanat konstitusi. Sedangkan, setelah APBN-P tahun 2008 yang disahkan hari ini, anggaran Departemen Pendidikan Nasional dari Rp 49,7 triliun terpotong hingga tersisa Rp 44,7 triliun.

APBN tahun lalu saja hanya menganggarkan 11,8% dari total APBN. Dan dengan perhitungan yang sama, APBN-P tahun ini turun menjadi 9,6% .

Memang efisiensi menjadi penting mengingat kondisi ekonomi dunia yang memburuk. Belum lagi jika berbicara korupsi yang terjadi, terutama ditubuh Diknas. Rahasia umum kalo kata saya mah. Seperti mengulang memori cerita lama jika berbicara korupsi di berbagai institusi pendidikan negara ini.

Kita boleh menangis menye-menye menyadari bahwa belum pernah persentase itu tercapai dalam sejarah APBN kita. Lalu buat apa juga dulu dibuat angka itu? Bukankah Undang-Undang di negara hukum ini punya kekuatan luar biasa untuk mengatur segala kehidupan warganya? Bahkan sampai urusan moral saja diatur oleh Undang-undang?

Saya jadi teringat salah satu petikan lagu Bang Iwan,

Masalah moral masalah akhlak
Biar kami cari sendiri
Urus saja moralmu urus saja akhlakmu
Peraturan yang sehat yang kami mau

Tegakkan hukum setegak-tegaknya
Adil dan tegas tak pandang bulu
Pasti kuangkat engkau
Menjadi manusia setengah dewa

Dan kalau anda melihat berita-berita media akhir ini, lebih banyak bercerita tentang kaum-kaum oportunis yang bersiap-siap untuk 2009. Berita tentang defisit anggaran, kemiskinan, bahkan berita perihal pemotongan anggaran ini saja hanya masuk dalam kolom kecil -hampir tidak terbaca. Kalah oleh headline-headline besar soal rebutan kursi.